Lahan Eks HGU PTPN II Dan Masalah Konflik Agraria Di Sumatera Utara

E-mail Cetak PDF

Pada tahun 2002 melalui SK BPN Pusat No, 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. Pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Dari 5.873,068 itu sebanyak 3.366,55 ha terletak di kabupaten Deli Serdang, 1.210,868 ha di Kabupaten Langkat dan 238,52 ha di kota Binjai. Sementara sebanyak 1.057,13 ha lagi masih menunggu putusan kepala BPN pusat. Menurut Gubernur Sumatera Utara (2003) yang ketika itu masih dijabat oleh Alm. Tengku. Rijal Nurdin, dari 5.873,068 ha itu seluas 2.641,47 ha diperuntukan untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupten dan Kota (RUTRWK).

Sementara sisanya, untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memiliki alas hak yang sah, untuk garapan rakyat, untuk masyarakat adat, serta untuk perumahan pensiunan karyawan perkebunan. Dikeluarkanya tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II pada kenyataanya bukan menjadi tonggak baru bagi penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan PTPN II, justru sebaliknya menjadi awal dari perluasan konflik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perluasan tersebut. Pertama, pengeluaran tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II tersebut tidak dibarengi dengan peta posisi tanah, dalam SK BPN Pusat No, 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. Pemerintah pusat hanya menyebutkan luasan tanah yang dikeluarkan dan jumlah lahan di masing-masing daerah tanpa menyebut lokasi (desa, kecamatan, apalagi potok – potok tanah yang memudahkan identifikasi keberadaan tanah tersebut). Situasi ini memberikan peluang dan ruang pada spekulan (untuk tidak menyebut mafia) tanah untuk turut andil dalam perebutan tanah eks HGU PTPN tersebut, bahkan dibeberapa daerah semisal Kabupaten Deli Serdang tanah-tanah yang diduga eks HGU PTPN II tersebut telah berubah menjadi hak milik pegusaha tertentu yang kemudian menyulap tanah-tanah tersebut menjadi perumahan mewah, perkebunan, pusat pertokohan dan lain sebagianya. Selain itu, pihak perkebunan nusantara (direksi) secara ekonomi juga memiliki kepetingan terhadap tanah-tanah tersebut. Contoh kasus yang bisa kita lihat adalah sewa menyewa lahan perkebunan yang diduga eks HGU oleh pihak PTPN kepada beberapa pengusaha, baik untuk penenaman tebu, jagung dan lain sebagainya. Kedua pada sisi pendistribuasian. Pada sisi ini, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab adalah : siapa yang akan menjadi subyek (penerima manfaat langsung pembagian tanah), dengan cara bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan timbul atas tanah-tanah tersebut, program ikutan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi para penerima manfaat program. Serta bagaimana status tanah yang sudah berpindah kepada pihak lain baik sebagai hak milik maupun sewa. Pertama Jika benar yang diungkap Alm Tengku Rijal Nurdin (2003) bahwa rakyat yang akan mendapatkan tanah eks HGU adalah mereka-mereka yang memiliki alas hak yang jelas. Maka masyarakat yang selama ini melakukan rekleming, dan sebagian telah melakukan pengeloaan terhadap tanah tersebut akan menjadi pihak yang dirugikan sebab kebanyakan dari mereka tidak memiliki alas hak sebagaimana yang diatur dalam KUHP Perdata (kecuali alas historis). Soal ini tentu saja akan menjadi polemik baru pada situasi konflik agraria di Sumatera Utara. Sebab jika redistribusi salah sasaran, bukan penyelesaian yang akan terjadi tetapi justru konflik baru. Kedua, Sebagaimana yang dijelakan oleh AP Parlindungan (Komentar Atas UU Pokok Agraria. (42-44.2008). bahwa wewenang hak menguasai dari Negara dalam :

 

  1. a. Mengatur dan menyelenggarkan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
  2. b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
  3. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adalah wewenang Negara dalam tingkatan tertinggi (pemerintah pusat) sedangkan pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agraria kecuali kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Hal senada disampaikan oleh Susei Berinra (2008) bahwa sekalipun didalam udang-undang 32/2004 tentang otonomi daerah serta peraturan pemerintah No 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahantan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota. Disebutkan bahwa salah satu urusan wajib dan kewenangan pemerintah propinsi adalah pelayanan dalam bidang pertanahan (pasal 13 hurup k, undang – undang 32/2004. Pasal 7 ayat 2 hurup r PP 38 tahun 2007 ). Akan tetapi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menempatkan kewenangan pemerintah daerah pada bidang pertanahan menjadi sumir (tidak jelas). Pasal 2 Perpres No 10/2006 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kemudian pasal berikutnya, menyebutkan bahwa BPN memiliki 21 fungsi, dan beberapa fungsi tersebut antara lain pengaturan dan penetapan hak atas tanah, pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang pertanahan, pelaksanaan penatagunaan tanah, pengaturan dan penetapan hak - hak atas tanah, pembatalan penghentian hubungan antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus. Lahirnya berbagai peraturan ini menurut Febrian (2009) adalah bukti nyata dari proses resentralisasi bidang pertanahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menurut Febrian ada roh yang berbeda pada otonomi di Indonesia khususnya bidang pertanahan ketika masih menggunakan undang-undang 22/2002 dengan undang-undang 32/2004. Misalnya : Dalam UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Propinsi dalam skala Propinsi meliputi: ”k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota”. Kewenangan yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: ”k. pelayanan pertanahan”. Sedangkan UU No. 22 tahun 1999 menyatakan, bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: ”...pertanahan..”, tanpa disertai dengan kata pelayanan. Hal ini memberikan arti bahwa dari segi lingkup kewenangan, UU No. 22 Tahun 1999 dalam hal penyerahan kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten/ Kota), lebih luas jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang hanya sebatas pelayanan pertanahan. Kewenangan pemerintah daerah khusunya bidang pertanahan yang diberikan oleh undang-undang 22/2002 ini kemudian dikuatkan oleh : Keputusan Pesiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan, serta Keputusan Pesiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Kepres No. 34 Tahun 2003 misalnya disebutkan:

  1. Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.
  2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    1. Pemberian ijin lokasi;
    2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
    3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
    4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
    5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
    6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
    7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
    8. Pemberian ijin membuka tanah; dan
    9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Penjelasan baik yang diungkapkan oleh AP Parlindungan, Susei Berinra maupun Febrian ini paling tidak menyapaikan dua pesan. Pertama bahwa domain redistribusi tanah bukanlah kewenangan pemerintah daerah tetapi adalah kewenangan pemerintah pusat cq badan pertanahan nasional. Ada nomenklatur yang berbeda antara saat pengusulan pelepasan HGU PTPN II seluas 5.873,068 ha pada tahun 2002 – 2003 dengan realitas sekarang ini (2012). Harus diingat bahwa pada saat usulan pelepasan tersebut Indonesia masih memakai undang-undang No 22 tahun 2002 yang memberikan ruang yang cukup luas pada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota mengenai soal-soal pertanahan termasuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Yang saat ini telah direduksi dengan keluarnya undang-undang no 32/2004, Peraturan Presiden No 10/2006 serta peraturan-peraturan lainnya yang mengarah pada resentralisasi bidang pertanahan. Realitas ini menyampaikan Pesan Kedua bahwa sekalipun menurut SK BPN No.42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, telah disebutkan bahwa tanah-tanah perkebunan yang tidak di perpanjang tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan/penguasaan, pemilikan, pemampaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Propinsi Sumatra Utara dan selanjutnya di proses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri BUMN RI. Namun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada pengaturan dan penetapan hak atas tanah tidak berada didalam wilayah kewenangan Gubernur. Sebagai pejabat dikonsentrasi, Gubernur bisa saja melakukan langka-langkah koordinatif seperti yang dilakukan sekarang (Forum Pimpinan Daerah : kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, BPN, dan pemerintah kabupaten kota terkait), namun jika mekanisme redistribusi termasuk bentuk hak ditimbulkan atas reditribusi, serta penyelesaian (pengambilalihan kembali lahan yang sudah bersertifikat atas nama pengusaha), tidak di buat dengan benar, efektif, dan transparan maka sangat terbuka peluang rencana yang ada akan dijalankan berakhir dengan belunder. Ketiga. Redistribusi ini seharusnya tidak semata-mata membagi-bagikan tanah pada petani. Belajar dari banyak Negara (Cina, Jepang, dan Taiwan, serta Korea Selatan ) yang sukses melakukan reditribusi tanah, mereka ternyata tidak hanya melakukan redistribusi tetapi mereka juga menjalankan sejumlah program ikutan yakni ; penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka terima, kemudian melakukan proteksi terhadap hasil-hasil produksi kelompok-kelompok petani, serta memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus memperkuat unit-unit ekonomi produksinya. Pada soal proteksi hasil-hasil pertanian pemerintah daerah memang dibatasi oleh regulasi yang ada (kebijakan soal imfor, perjanjian system perdagang bilateral, dan multilateral dan lain-lain) namun pada soal memberikan ruang yang lebih luas bagi petani untuk mengembangkan unit-unit produksinya pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar.

Rekomendasi

Konflik agraria di Indonesia dan Sumatera Utara Khususnya sepertinya telah menjadi persoalan tanpa ujung. Yang terjadi bukan hanya tidak dapat diselesaikannya kasus-kasus lama, namun eskalasi konflik-konflik baru juga mengalami peningkatan sampai pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Rasio jumlah tanah untuk pertanian dengan jumlah kebutuhan penduduk terhadap tanah yang timpang, serta tidak ditempatkanya investasi pengelolaan sumberdaya alam pada areal yang bijak disinyalir menyadi penyebab utama mengapa konflik agraria di Indonesia menjadi semakin kompleks.

Undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 sebenarnya telah meletakkan tonggak dasar bagi penyelesaian persoalan tersebut. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan setelahnya, secara langsung ataupun tidak langsung telah membekukan undang – undang tersebut (UU PA). Fakta ini memberikan penjelasan pada kita bahwa persoalan konflik agraria tidaklah berdemensi tunggal apalagi keadaerahan. Ia (konflik agraria) tidaklah berada pada ruang hampa minus intervensi (internasional, nasional, maupun regional). Artinya penyelesaian konflik agraria terutama di Sumatera Utara, tidak bisa hanya didukung oleh niat baik pemerintah daerah, tapi harus mendapat dukungan pada skala yang lebih luas : pemerintah pusat, dan masyarakat sipil.

Sekalipun demikian untuk konteks Sumatera Utara paling tidak ada bebera hal yang bisa dilakukan untuk merespon persoalan tersebut, yang akan dijabarkan dalam beberapa rekomendasi berikut:

  1. Untuk kasus-kasus diluar eks HGU PTPN II
    1. Membentuk forum pemerintah daerah dan masyarakat yang terdiri dari : pemerintah kabupaten/ kota, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, BPN, dan masyarakat sipil untuk meninjau ulang ijin-ijin prinsip baik perusahaan perkebunan, HTI, maupun tambang yang keberadaanya merugikan masayarakat.
    2. Membentuk Tim pencari fakta yang terdiri dari : pemeritah kabupaten/ kota, kepolisian, BPN dan masyarakat. Untuk mengungkap keberadaan perusahaan-perusahan yang memiliki kelebihan HGU atau sama sekali tidak memiliki HGU, dan kemudian melakukan langkah-langkah adminitratif dan hukum terhadap perusahaan-perusahan tersebut
  2. Untuk Tanah Eks HGU PTPN II
    1. Membentuk forum daerah yang terdiri dari : pemerintah kabupaten/ kota, BPN, PTPN II, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, untuk kemudian : melakukan pemetaan terhadap tanah-tanah eks HGU, merumuskan formulasi tentang siapa saja yang berhak mendapatkan tanah eks HGU PTPN tersebut dan hak apa yang akan ditimbulkan atas redistribusi tersebut, merumuskan formulasi mekanisme redistribusi serta program ikutan yang akan dijalankan setelah redistribusi. Melakukan langkah-langkah hukum dan administratif terhadap kelompok – kelompok atau perorangan diluar kelompok yang berhak (petani penggarap) yang telah membuat sertifikat atas tanah – tanah tersebut.
  3. Merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Pamswakarsa.
  4. Meminta PTPN, kepolisian, dan perusahaan lainnya untuk tidak melakukan okupasi terhadap tanah-tanah yang masih bermasalah dan masih diperifikasi.