Berdasarkan laporan yang kami terima dari anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), yaitu Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), bahwasanya pada kamis, 7 Juni 2007, telah terjadi penangkapan terhadap seorang petani ibu Tetty br. Tampu Bolon, pada jam 17.30 wib, di desa Sei Kopas, Kab. Asahan, Sumatera Utara, yang dilakukan aparat Polres Asahan dibantu oleh security PT. BSP (Bakrie Sumatera Plantations). Penahanan tersebut menggunakan UU tentang Perkebunan, serta tuduhan pidana memasuki lahan orang lain.

Jum'at, 08 Juni 2007

Anggota kelompok Maju Bersatu melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (GUBSU) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) tanggal 3 Juni 1994. Di lapangan yakni di Desa Sei Kopas, Polisi dan Security P.T. Bakrie Sumatra Plantation (BSP) mem-buldozer tanaman (bibit) masyarakat tanpa kompromi. Pihak BSP tahu karena petani SPSU tidak ada ditempat, makanya tanaman di buldozer.

Kamis, 07 Juni 2007

Ribuan Petani turun kejalan-jalan di Kota Tasikmalaya, mereka memprotes pembunuhan petani pasuruan oleh TNI AL, Senin (6/6). Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) itu mendesak pemerintah untuk mengusut sampai tuntas kasus kekerasan tersebut.   

Selasa, 05 Juni 2007

HENTIKAN TEROR DAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PETANI YANG MEMPERTAHANKAN HAK-HAKNYA ATAS TANAH !!!

Menjelang persiapan peluncuran Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), yang diperuntukkan bagi petani dan rakyat miskin, insiden pelanggaran berat HAM kembali terjadi terhadap petani. Teror dan tindak kekerasan masih saja dihadapi oleh para petani yang mempertahankan hak-haknya atas tanah. Di Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, petani yang sedang mempertahankan tanahnya dari aksi perampasan oleh perusahaan perkebunan (P.T. Bakrie Sumatra Plantation dan P.T. Jaya Baru Pratama), harus menghadapi terror, intimidasi dan tindak kekerasan dari security perusahaan yang dikawal oleh aparat Polisi dari Kepolisian Resort Asahan. Tindakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah beserta aparat penegak hukumnya melindungi dan memfasilitasi penindasan dan perampasan tanah milik petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Sebanyak 157 KK dipaksa meninggalkan lahan yang telah mereka buka dan mereka garap selama puluhan tahun, jauh sebelum hadirnya perusahaan perkebunan di Desa Sei Kopas.