Kamis, 07 Juni 2007

Ribuan Petani turun kejalan-jalan di Kota Tasikmalaya, mereka memprotes pembunuhan petani pasuruan oleh TNI AL, Senin (6/6). Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) itu mendesak pemerintah untuk mengusut sampai tuntas kasus kekerasan tersebut.   

SPP mendesak agar penyelesaian persoalan tanah tidak diselesaikan dengan kekerasan. "Itu memperlihatkan tidak becusnya pemerintah dalam mengelola konflik agraria sehingga menjadi berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan," seru peserta aksi dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, para petani  menyatakan:

• Bela sungkawa terhadap meninggalnya 4 orang pejuang petani yang sedang memperjuangkan haknya dan bersimpatik kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan tetap MELAWAN
• Memberikan dukungan kepada perjuangan Warga Desa Alas Telogo Kecamatan Lekok Pasuruan Jawa Timur agar tetap memperjuangkan hak – haknya.

Kepada pemerintah Indonesia, mereka menuntut untuk:

• Mengusut tuntas pelaku penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL yang mengakibatkan meninggalnya 4 orang warga Desa Alas Telogo Kecamatan Lekok Pasuruan Jawa Timur sampai tuntas.
• Selesaikan semua kasus tanah yang terjadi di seluruh Indonesia.
• Cabut dan tolak semua produk hukum yang bersifat sektoral karena itu merupakan penghianatan terhadap mandat Tap MPR No.IX/MPR/2001
• Laksanakan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai wujud nyata keberpihakkan negara kepada rakyatnya.
• Kutuk dan tolak semua jenis kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat negara baik itu Polisi maupun TNI, dimana nyata – nyata sangat merugikan rakyat dan membuat masyarakat tidak merasa tenang di kampung halamannya sendiri.
• Mendorong agar sengketa dan konflik agraria seperti yang terjadi di Desa Alas Telogo Kecamatan Lekok Pasuruan Jawa Timur dengan TNI AL dan di tempat lain diseluruh Indonesia, dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik agraria yang berpihak kepada kepentingan petani dan korban lainnya, seperti inisiatif yang dilakukan oleh KOMNAS HAM melalui gagasan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria.